ROKOK PERPARAH KEMISKINAN

Kompas, Selasa, 7 Maret 2017

 

Belanja Rokok Kalahkan Kebutuhan Gizi

JAKARTA, KOMPAS ─ Sifat adiksi rokok membuat banyak orang sulit lepas dari jeratannya. Meski miskin, pekerjaan tak menentu, dan sadar ancaman penyakitnya, mereka tetap merokok. Rokok terbukti melanggengkan kemiskinan, tetapi pengendaliannya dinilai setengah hati.

               Kurniadi (35) duduk melamun di depan rumahnya di tepi muara Sungai Bondet, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (3/3). Sesekali asap rokok mengepul dari bibirnya. Kondisi laut yang tak menentu membuat nelayan itu memilih tak melaut. “Kalau tidak merokok, seperti tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.

               Sehari, Kurniadi bisa menghabiskan dua bungkus rokok seharga Rp 28.000. Sepertiga pendapatannya dalam sebulan digunakan untuk membeli rokok. Saat menganggur atau tak melaut, uang membeli rokok diperolehnya dengan meminta uang kepada orang tuanya atau mengutang ke warung.

               Jeratan rokok juga dialami Herry (40), kuli bangunan asal Cibinong, Kabupaten Bogor, Jabar. Saat ada pekerjaan, upah yang ia terima bekisar Rp 50.000 ─ Rp 60.000 per hari. Namun, saat menganggur, ia menggantungkan hidup pada istrinya yang bekerja sebagai buruh cuci dengan upah kecil Rp 20.000 ─ Rp 30.000 sehari.

               Meski upahnya kecil dan tak menentu, Herry tak bisa berhenti merokok. Sehari, ia bisa menghabiskan sebungkus rokok Rp 18.000. Namun, ia tak merasa kebiasaannya merokok itu membebani keluarganya. “Sekolah tiga anak saya ditanggung pemerintah. Sekarang kan, ada Kartu Indonesia Pintar (KIP),” ujarnya.

               Perokok miskin juga berasal dari pejual tembakau. Karena tak mampu membeli rokok pabrikan, Yanto, petani tembakau asal Desa Botoputih, Temanggung, Jawa Tengah, menyisihkan 20 kilogram dari 2 kuintal panen tembakau setahun untuk konsumsinya sendiri. Saat stok habis, ia minta tembakau kepada temannya atau tetangga. “Tidak susah mencari tembakau sekitar sini, semua pasti punya persediaan tembakau di rumahnya,” katanya.

               Yanto yang merokok sejak umur 14 tahun, tak takut dampak buruk rokok seperti yang didengungkan selama ini. Alasannya, beberapa tetangga tetap sehat meski sudah berusia 90 tahun dan merokok.

               Padahal, kondisi kesehatan setiap individu unik, tak ada yang sama hingga ke tingkat genetika. Kebiasaan setiap orang pun berbeda. Namun, bahaya rokok terbukti secara global memengaruhi kesehatan dan produktivitasnya.

Pengeluaran Ketiga

               Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan, dari prevalensi perokok 36,3 persen, sebagian besar perokok justru bermata pencarian sebagai petani, nelayan, dan buruh. Para perokok umumnya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah sehingga memberikan beban yang lebih besar pada ekonomi keluarga.

               Sementara Survey Sosial Ekonomi Nasional 2016 menempatkan rokok sebagai pengeluaran perkapita terbesar ketiga untuk kelompok makanan di bawah pengeluaran untuk makanan-minuman jadi dan padi-padian. Pengeluaran rokok setara dengan pengeluaran untuk membeli sayur, telur, dan susu. Kontribusi kemiskinan akibat rokok lebih tinggi ketimbang pendidikan.

               Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, mengatakan uang keluarga miskin untuk membeli rokok itu sebenarnya bisa dipakai untuk membeli hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya, menambah kalori dan makanan bergizi, khususnya bagi yang punya anak berusia di bawah lima tahun dan meningkatkan mutu pendidikan bagi diri dan keluarganya.

               “Mereka yang bekerja di luar ruang dan sektor informasi memiliki waktu merokok lebih banyak,” ujarnya.

               Jika sakit, para perokok miskin akan menghadapi beban berlipat. Saat sakit, mereka tidak mendapat penghasilan karena tak bekerja. Jika tak memiliki asuransi kesehatan komersial atau belum tercakup program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tabungannya akan terkuras untuk berobat atau justru berutang. Jika meninggal dunia, utang itu akan diwariskan kepada keluarganya.

               Perangkap kemiskinan akibat rokok itu sudah berlangsung puluhan tahun. Program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui KIP, JKN-KIS, atau pun program Keluarga Harapan pun akan kurang efektivitas jika keluarga penerima tetap merokok. “Rokok memperparah kemiskinan dan memperlebar kesenjangan ekonomi,” katanya.

               Ahli ekonomi UI, Faisal Basri, menambahkan, jumlah perokok yang besar berkontribusi pada rendahnya produktivitas pekerja Indonesia, baik akibat penyakit yang ditimbulkannya maupun buruknya kualitas manusia akibat rendahnya asupan gizi. Rendahnya produktivitas itu menyumbang lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding negara lain yang juga merdeka pasca 1940─1950.

               Pemerintah memang berusaha meningkatkan mutu manusia Indonesia melalui pendidikan. Pemerintah berharap kualitas manusia yang membaik itu membuat puncak bonus demografi pada 2020─2040 dapat termanfaatkan, tidak menjadi bencana demografi. “Namun, secara sadar, pemerintah membiarkan perusakan generasi muda melalui rokok. Itu ironis,” ujarnya.

RUU Peretembakauan

               Meski dampak kemiskinan rokok nyata, saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat justru mendorong Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Para pengusul mengklaim RUU itu akan mengakomodasi kepentingan petani, industri, dan kesehatan masyarakat. Sementara jumlah ekonom dan ahli kesehatan masyarakat melihat RUU itu akan kian memiskinkan masyarakat.

               Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar, menginginkan ada keseimbangan sehingga kepentingan industri tembakau tak terabaikan. Demikian pula aspek kesehatan masyarakat tak dinafikan. “Di satu sisi, ada kepedulian pada aspek kesehatan, tetapi di sisi lain Indonesia masih butuh penyerapan banyak tenaga kerja,” ucapnya.

               Selama ini, industri pengolahan tembakau merupakan pembentuk produk domestik bruto dan menyumbang pertumbuhan ekonomi.

               Namun, Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat UI, Hasbullah Thabrani, menilai  RUU Pertembakauan itu lebih condong dijadikan upaya untuk menggenjot produksi rokok ketimbang untuk melindungi petani. RUU itu tidak menjawab kesulitan petani tembakau sehingga tak punya urgensi untuk diundangkan.

               Namun, mereka yang menolak RUU Pertembakauan itu dipersepsikan ingin mematikan industri rokok atau petani tembakau. Isu itu, dinilai Faisal, diembuskan untuk menakuti pemerintah. Padahal, industri rokok di sejumlah negara termasuk sunset industry, “Jangan industri rokok diandalkan hanya karena pemerintah tak mampu memajukan industri lain,” ucapnya.

               (IKI/DNE/EGI/CAS/ADH/MZW)

Penulis: 
(IKI/DNE/EGI/CAS/ADH/MZW)

Artikel

20/02/2015 | fadillah Imam
122 kali dilihat
04/09/2015 | Fadhilah Imam
120 kali dilihat
26/12/2014 | fadillah Imam
35 kali dilihat
26/12/2014 | fadillah Imam
29 kali dilihat
04/09/2015 | ARIE IZANDRA, S. Pd.
28 kali dilihat